Bagi perusahaan yang memiliki banyak transaksi, cabang, pemasok, pelanggan, maupun entitas yang saling berhubungan, kepatuhan pajak tidak dapat dibangun hanya ketika batas waktu pelaporan sudah mendekat. Kepatuhan perlu hadir sejak transaksi dibuat, data dikumpulkan, dokumen dicatat, hingga kewajiban perpajakan dilaporkan. Karena itu, pelatihan tax compliance semakin relevan sebagai bagian dari penguatan kompetensi perusahaan, terutama ketika administrasi perpajakan semakin terdigitalisasi dan aturan terus mengalami penyesuaian.

Perubahan tersebut terlihat dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan melalui Coretax. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem tersebut, termasuk tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan dan pengiriman dokumen elektronik. Aturan ini masih berlaku dan telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024)

Kepatuhan Pajak Dimulai dari Kualitas Proses Internal

Ada kecenderungan melihat kepatuhan pajak sebatas aktivitas menghitung, membayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Padahal, proses tersebut merupakan bagian dari rangkaian yang jauh lebih panjang. Sebelum suatu kewajiban dilaporkan, perusahaan harus memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan benar, dokumen pendukung tersedia, pembukuan dapat ditelusuri, dan perlakuan perpajakannya memiliki dasar yang sesuai.

Kerangka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Regulasi ini mencakup berbagai aspek administrasi perpajakan, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SPT, pembayaran, pembukuan, pemeriksaan, keberatan, penagihan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara elektronik. Dengan demikian, kualitas kepatuhan sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola proses dan data sejak awal. (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022)

Dalam konteks tersebut, pelatihan tax compliance tidak ideal jika hanya berisi penjelasan mengenai pasal dan tarif. Peserta juga perlu diajak memahami alur transaksi dari sisi perpajakan. Ketika sebuah transaksi masuk ke sistem perusahaan, misalnya, peserta perlu mengetahui dokumen apa yang mendukungnya, bagaimana perlakuan pajaknya, data mana yang harus direkonsiliasi, dan apa yang perlu dipersiapkan apabila transaksi tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pemeriksaan.

Perubahan Regulasi Membuat Pembaruan Kompetensi Menjadi Penting

Peraturan perpajakan tidak bersifat statis. Perubahan kebijakan dapat memengaruhi cara perusahaan mengadministrasikan transaksi dan memenuhi kewajiban. Karena itu, kompetensi tim pajak perlu diperbarui secara berkala, bukan hanya ketika perusahaan menghadapi masalah.

Hal tersebut semakin penting dalam masa transisi menuju administrasi perpajakan berbasis Coretax. Edukasi dan pendampingan juga menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak membantu wajib pajak memahami proses baru. Salah satu contohnya adalah bimbingan teknis mengenai penanganan kendala SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan melalui Coretax yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar pada 2026.

Bagi perusahaan, perubahan sistem tersebut tidak hanya menjadi urusan staf pajak. Data yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat berasal dari bagian akuntansi, keuangan, pengadaan, penjualan, sumber daya manusia, hingga manajemen. Ketika masing-masing fungsi memahami kewajiban pajak dengan cara yang berbeda, proses rekonsiliasi dapat menjadi lebih rumit. Pelatihan lintas fungsi dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih seragam.

Transaksi Hubungan Istimewa Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Perusahaan dengan struktur usaha yang kompleks juga perlu memperhatikan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam kondisi seperti ini, transfer pricing menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tax compliance.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pengaturannya mencakup hubungan istimewa, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi, pengujian kepatuhan, prosedur persetujuan bersama, serta kesepakatan harga transfer. Regulasi tersebut berlaku sejak 29 Desember 2023. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023)

Karena itu, materi pelatihan tax compliance untuk perusahaan dengan transaksi afiliasi sebaiknya tidak berhenti pada pengenalan istilah transfer pricing. Peserta perlu memahami bagaimana transaksi hubungan istimewa diidentifikasi, bagaimana dokumentasi disiapkan, serta bagaimana substansi transaksi harus dapat dijelaskan melalui data dan dokumen perusahaan.

Pembelajaran berbasis studi kasus dapat menjadi pendekatan yang relevan. Peserta dapat mempelajari ilustrasi transaksi antarpihak berelasi, menelusuri informasi pendukung, kemudian melihat konsekuensi perpajakannya. Cara seperti ini membuat regulasi lebih mudah dipahami karena peserta tidak hanya membaca ketentuan, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut bekerja dalam aktivitas bisnis.

Kesiapan Menghadapi Pemeriksaan Perlu Dibangun Sejak Awal

Kepatuhan pajak juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan mempertanggungjawabkan informasi ketika dilakukan pemeriksaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak mengatur kewenangan, tujuan, tipe dan ruang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pelaksanaan, hingga pelaporan pemeriksaan. Regulasi tersebut berlaku sejak 14 Februari 2025 dan menggantikan sejumlah ketentuan pemeriksaan sebelumnya. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025)

Direktorat Jenderal Pajak dalam publikasinya juga menjelaskan perubahan dalam PMK 15/2025 melalui narasumber dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu penjelasan yang disampaikan adalah bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain sesuai peraturan. Publikasi tersebut juga menjelaskan adanya tiga tipe pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik.

Implikasinya bagi perusahaan cukup jelas. Persiapan tidak seharusnya dimulai setelah surat pemeriksaan diterima. Kontrak, faktur, bukti pembayaran, pembukuan, rekonsiliasi, serta dokumen yang menjelaskan suatu transaksi perlu dikelola secara tertib sejak awal. Pelatihan dapat membantu peserta memahami cara menjaga keterlacakan antara transaksi, pencatatan akuntansi, dan pelaporan perpajakan.

Materi Pelatihan Harus Dekat dengan Persoalan Bisnis

Program Training Tax Compliance Perusahaan dari BMG Institute dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman tersebut secara lebih aplikatif. Materinya dapat mencakup ketentuan umum perpajakan, PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT, administrasi Coretax, rekonsiliasi data, dokumentasi transaksi, transaksi hubungan istimewa, transfer pricing, serta kesiapan menghadapi pemeriksaan.

Pendekatan pembelajaran juga penting. Peserta tidak hanya menerima materi regulasi, tetapi dapat diajak membedah kasus yang menyerupai situasi di tempat kerja. Misalnya, peserta menelusuri sebuah transaksi dari dokumen awal, menentukan perlakuan perpajakannya, mencocokkannya dengan pembukuan, lalu mengidentifikasi bagian yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian.

Dengan pendekatan tersebut, pelatihan dapat menjawab dua kebutuhan sekaligus: memahami apa yang diwajibkan oleh aturan dan mengetahui bagaimana menerapkannya dalam proses kerja. Inilah yang membuat kompetensi tax compliance lebih dekat dengan kebutuhan bisnis sehari-hari.

Kepatuhan Pajak Bukan Hanya Tanggung Jawab Bagian Pajak

Satu hal yang sering luput adalah sumber data perpajakan sebenarnya tersebar di berbagai bagian perusahaan. Informasi penjualan berasal dari fungsi komersial, data pemasok dapat berasal dari pengadaan, data pegawai berasal dari sumber daya manusia, sedangkan pencatatan dan rekonsiliasi berada pada fungsi akuntansi serta keuangan.

Karena itu, membangun kepatuhan pajak membutuhkan koordinasi. Bagian pajak memang memiliki peran penting dalam interpretasi dan pemenuhan kewajiban, tetapi kualitas data yang diterima sangat dipengaruhi oleh proses pada departemen lain. Pelatihan tax compliance yang melibatkan fungsi terkait dapat membantu perusahaan membangun pemahaman bersama mengenai risiko, dokumentasi, dan tanggung jawab masing-masing.

Landasan yang lebih luas dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi ini mengubah dan menambah sejumlah ketentuan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)

FAQs

Apa yang dimaksud dengan pelatihan tax compliance?

Pelatihan tax compliance adalah program pembelajaran yang membantu peserta memahami proses pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus mengidentifikasi risiko yang dapat muncul dari transaksi dan administrasi perusahaan.

Mengapa perusahaan perlu memperkuat kepatuhan pajak?

Karena kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran dan pelaporan. Perusahaan juga perlu memastikan data, pembukuan, dokumen, dan perlakuan pajak atas transaksi dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan.

Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan?

Peserta dapat berasal dari bagian pajak, akuntansi, keuangan, pengadaan, penjualan, sumber daya manusia, audit internal, maupun fungsi lain yang menghasilkan atau menggunakan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Kapan pelatihan perlu dilakukan?

Pelatihan relevan ketika terdapat perubahan regulasi, perubahan sistem administrasi, peningkatan kompleksitas transaksi, perubahan model bisnis, evaluasi kepatuhan, atau kebutuhan menyamakan pemahaman antardepartemen.

Apa saja materi yang dapat diberikan?

Materinya dapat meliputi PPh, PPN, SPT, administrasi Coretax, rekonsiliasi, dokumentasi perpajakan, transaksi hubungan istimewa, transfer pricing, serta persiapan menghadapi pemeriksaan.

Bagaimana membuat pelatihan lebih aplikatif?

Materi dapat dikaitkan dengan transaksi dan proses kerja perusahaan. Studi kasus membantu peserta memahami hubungan antara ketentuan, dokumen, pencatatan, dan konsekuensi perpajakan.

Kesimpulan

Pelatihan Tax Compliance Perusahaan bukan sekadar kegiatan untuk memperbarui pengetahuan mengenai aturan pajak. Lebih dari itu, pelatihan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun proses kepatuhan yang konsisten, terdokumentasi, dan terintegrasi. Ketika sistem administrasi berubah, transaksi semakin kompleks, serta pemeriksaan memiliki kerangka yang semakin terstruktur, perusahaan membutuhkan tim yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proses bisnis. Dengan melibatkan fungsi yang berkaitan langsung dengan data perpajakan, kepatuhan pajak dapat dibangun sebagai tanggung jawab organisasi secara menyeluruh.

Baca artikel lainnya sebagai referensi, lalu pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan kami dengan hubungi agar setiap langkah perencanaan yang Anda ambil benar-benar berbasis analisis yang matang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.perencanaan yang Anda ambil benar-benar berbasis analisis yang matang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.